Tesis hukum pidana terbaru

Selain judul ini, masih banyak judul lainnya yang bisa Anda dapatkan di katalog kami. Anda bisa menghubungi kantor kami untuk mendapatkan contoh proposal skripsi hukum. Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefinisikan Soerjono Soekamto

Tesis hukum pidana terbaru

Latar Belakang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.

Sebagai institusi peradilan, kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Product Details

Sistem peradilan pidana terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub-sistem yakni: Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum.

Sebagai institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu peran Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dalam hal ini melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuaatan hukum tetap agar korban yang diwakili oleh jaksa itu mendapat keadilan dari suatu hukum tersebut.

Search This Blog

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia secara normtif dapat dilihat dari beberapa kententuan Undang-undang mengenai kejaksaan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 30 UU No 16 Tahun Pasal 30 yaitu: Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat b.

Pengamanan kebijakan penegakan hukum c. Pengamanan peredaran barang cetakan.

Tesis hukum pidana terbaru

Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Pasal 31 UU No 16 Tahun menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Dan juga kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi lainnya.

[BINGSNIPMIX-3

Disamping tugas dan wewenang Kekejaksaan RI tersebut Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang yaitu: Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan 2.

Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara Upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Tentang upaya hukum biasa diatur Bab XVII dimana bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat banding, bagian kedua mengenai pemeriksaan tingkat kasasi. Dalam Bab XVII upaya hukum luar biasa meliputi bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.

Bagian kedua yaitu mengenai peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Program yang kami bantu. Konsultasi Disertasi Hukum; Jasa Pembuatan Skripsi; Jasa Pembuatan Tesis; Jasa Pembuatan Tesis Hukum Notaris, Pidana, Perdata.

skripsi hukum pidana terbaru» pentingnya gizi remaja» skill catur» pencemaran keamanan lingkungan» paralarmiz» owners Skripsi hukum pidana, tesis. Judul-judul Skripsi Tesis Hukum terbaru.

Dec 29th, HUKUM PIDANA TINJAUAN YURIDIS Judul-judul Skripsi Tesis Hukum PERDATA dan PIDANA;. learn for anything Fitri Sarah lausannecongress2018.com [email protected] Blogger 84 1 25 tag:lausannecongress2018.com,blogpost.

Tesis Ilmu Hukum download tesis ILMU HUKUM lengkap Tesis ilmu hukum yang berjudul ” Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan) c” ini dapat Kamu download disini, dan masih banyak skripsi ter-baru lainnya.

Tesis hukum pidana terbaru

Kesalahpengertian luas tentang hukum adalah pendapat bahwa hukum terdiri sepenuhnya dari hukum pidana dengan segala aparat pidananya yaitu: polisi, jaksa, hakim, juri, hukuman dan penjara. Kesalahpengertian lainnya adalah semua hukum dapat dibagi ke dalam hukum pidana dan hukum .

Site list 6 - lausannecongress2018.com